Rahasia Sukses UMKM melalui Pelatihan Keamanan Pangan dan Sertifikasi Digital
Sertifikasi digital membantu UMKM naik kelas, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas akses pasar global. Cari tahu strategi suksesnya di sini.
Bayangkan, di tahun 2025 lebih dari 55,9% produk pangan olahan UMKM sudah tercatat dalam sistem e-registrasi BPOM, angka tumbuh signifikan dari tahun sebelumnya. Di tengah derasnya persaingan penjualan lewat media sosial dan e-commerce, pertanyaan paling mendasar bukan hanya soal visibility, melainkan “Apakah produk aman dan diakui secara resmi?”. Inilah titik krusial yang menekankan bahwa pelatihan keamanan pangan dan sertifikasi digital bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan sebagai pijakan agar UMKM mampu “naik kelas” dan bertahan dalam jangka panjang.
Keterkaitan ini semakin jelas jika melihat lanskap digitalisasi UMKM di Indonesia. Meski kontribusinya terhadap PDB mencapai 61,07% (Kompas, data Kemenkop UKM dan BPS 2024), hanya sekitar 25,5 juta atau 39,7% dari total 64,2 juta UMKM yang benar-benar terkoneksi dengan ekosistem digital seperti e-commerce, aplikasi kasir, maupun pemasaran online. Artinya, sebagian besar pelaku usaha memang sudah kuat secara fisik, namun masih “berkaca mata buta” di ranah digital. Tanpa fondasi keamanan pangan yang kokoh dan sertifikasi resmi sebagai legitimasi, transformasi digital yang dilakukan akan cenderung rapuh dan sulit bersaing di pasar yang semakin terdigitalisasi.
Mengapa Keamanan Pangan Menjadi Pondasi UMKM Modern?
Menurut FAO (Food and Agriculture Organization), setiap tahunnya sekitar 600 juta orang di dunia jatuh sakit akibat pangan yang tidak aman dengan kerugian ekonomi global mencapai lebih dari USD 95 miliar. Di Indonesia, data BPOM mencatat masih banyak UMKM pangan yang belum memenuhi standar Good Manufacturing Practices (GMP) dan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Fakta ini menunjukkan bahwa keamanan pangan bukan sekadar formalitas hukum, melainkan fondasi kepercayaan konsumen.
Bagi UMKM, sertifikasi pangan seperti SPP-IRT, BPOM, HACCP, dan ISO 22000 menjadi “paspor” agar produk bisa masuk ke jaringan distribusi modern, katalog pemerintah hingga ekspor. Tanpa standar ini, produk pangan meski populer di media sosial akan sulit berkembang secara berkelanjutan. Inilah alasan pelatihan keamanan pangan yang terstruktur menjadi investasi jangka panjang bagi pelaku usaha.
Sertifikasi Digital Membuka Akses Pasar Tanpa Batas
Era digital membawa perubahan besar, yang mana konsumen kini lebih percaya membeli produk yang memiliki label keamanan pangan resmi. Berdasarkan studi akademis yang dibandingkan lintas negara Asia termasuk Indonesia, atribut food safety certified (sertifikasi keamanan pangan) secara konsisten dianggap sebagai nilai pangan teratas oleh konsumen hingga mengalahkan faktor seperti harga serta asal produk. Penjelasan ini menggarisbawahi bahwa pemasangan label keamanan pangan adalah strategi penting dalam membangun kepercayaan konsumen, sekaligus meningkatkan peluang produk pangan lokal di pasar modern.
Dengan sistem e-sertifikasi, UMKM kini tidak perlu lagi terjebak birokrasi panjang. Proses registrasi, audit hingga penerbitan sertifikat bisa dilakukan secara digital. Dampaknya, UMKM bisa lebih cepat masuk ke platform e-commerce, memperluas jaringan B2B hingga memasarkan produk ke pasar internasional. Sertifikasi digital mempercepat proses sekaligus meningkatkan kredibilitas produk.
Bagaimana AGAVI Mengakselerasi Transformasi UMKM?
Di tengah persaingan bisnis pangan yang makin ketat, pelatihan keamanan pangan dan sertifikasi digital menjadi salah satu rahasia sukses UMKM untuk bertahan sekaligus melompat ke level lebih tinggi. Bukan hanya agar produk terlihat keren di media sosial, tetapi agar benar-benar dipercaya konsumen, diakui pemerintah, dan diterima pasar global.
AGAVI menjadi mitra strategis yang menjawab kebutuhan ini. Adanya kombinasi pelatihan, sertifikasi, dan digitalisasi dengan pendekatan menyeluruh yang tidak hanya melatih, melainkan juga mendampingi UMKM agar benar-benar siap bersaing melalui beberapa layanan yang disediakan, yakni sebagai berikut.
1. Pelatihan Keamanan Pangan Praktis
Materi disusun berdasarkan standar terbaru BPOM, CPPOB, HACCP dan disampaikan dengan metode aplikatif agar bisa langsung diterapkan dalam produksi harian.
2. Pendampingan Sertifikasi Digital
Tim AGAVI membimbing langkah demi langkah proses pengurusan sertifikasi pangan mulai dari dokumen persiapan, audit hingga berhasil memperoleh izin resmi.
3. Integrasi Teknologi Digital
Selain sertifikasi, AGAVI membekali UMKM dengan strategi pemasaran berbasis teknologi, mulai dari branding, optimasi marketplace hingga analitik penjualan agar usaha tidak sekadar jalan, tetapi tumbuh eksponensial.
4. Jejaring dan Akses Pasar
Melalui program kolaborasi, AGAVI membuka peluang bagi UMKM binaan untuk masuk ke jaringan distributor, supermarket modern hingga peluang ekspor.
Sumber:
Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM RI). (2025, Februari 26). Siaran Pers Nomor HM.01.1 2.02.25.77 Tanggal 24 Februari 2025 Tentang BPOM Percepat Proses Perizinan: UMKM Pangan Olahan Capai 55,9 Persen Registrasi Produk di BPOM. https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-percepat-proses-perizinan-umkm-pangan-olahan-capai-55-9-persen-registrasi-produk-di-bpom.
Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2019). The future of food safety. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/d0d3a65e-0c9d-452f-a18b-b26993eba9d9/content.
Katadata. (2024, Mei 26). 25,2 Juta UMKM Telah Masuk dalam Ekosistem Digital. https://katadata.co.id/berita/industri/6652f7a6495ca/25-2-juta-umkm-telah-masuk-dalam-ekosistem-digital.
Kompas.id. (2025, Mei 7). Optimalisasi Platform Digital Memperkuat Pasar UMKM. https://www.kompas.id/artikel/optimalisasi-platform-digital-memperkuat-pasar-umkm. World Health Organization (WHO). (2024, Oktober 4). Food safety. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety. (Diakses pada 25 Agustus 2025).
Yang, S.-H., & Panjaitan, B. P. (2021). A Multi-Country Comparison of Consumers’ Preferences for Imported Fruits and Vegetables. Horticulturae, 7(12), 578.